PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT

Diposting oleh Unknown On Kamis, 28 Februari 2013 0 komentar

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT
http://www.crayonpedia.org/wiki/images/a/ab/Perjoengan_Rebut_IRBARAT_1.jpg
Setelah proses pengakuan kedaulatan Indonesia masih mempunyai satu permasalahan dengan Belanda yaitu masalah Irian Barat. Gambar di atas pasukan Brimob yang diterjunkan di Fak-Fak, Irian Barat pada tanggal 15 Mei 1962 untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Langkah apa yang dilakukan pemerintah? Seringkali di masyarakat terjadi kasus persengketaan antarsaudara atau dengan tetangga disebabkan rebutan batas tanah. Persengkataan ini seringkali meretakkan hubungan bersaudara maupun bertetangga. Sebab dalam masalah hak tanah seringkali orang mempertahankan mati-matian, bahkan orang Jawa mengatakan ”Sedumuk Bathuk Senyari Bumi”. Maksudnya, dalam mempertahankan hak tanah mereka memperjuangkan walaupun sampai titik darah penghabisan. Begitu juga bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) ketika hendak diduduki Belanda setelah diakuinya kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia harus berjuang dengan berbagai macam cara untuk merebut kembali Irian Barat. Bagaimana perjuangan bangsa untuk memperoleh haknya kembali atas Irian Barat akan kita pelajari dalam bab ini. Dengan mempelajari bab ini kita dapat meneladani para pejuang kita yang berjiwa ksatria dalam mempertahankan haknya sebagai bangsa yang utuh dari Sabang sampai Merauke.

A Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat
Masih ingatkah kalian tentang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949? Salah satu keputusan dalam konferensi tersebut antara lain bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Dari keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam perjalanan waktu, Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Untuk menghadapi sikap Belanda tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai berikut.
B Perjuangan Diplomasi: Pendekatan Diplomasi
http://www.crayonpedia.org/wiki/images/8/87/Perjoengan_Rebut_IRBARAT_2.jpg
Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut Indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yakni melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak mambawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum- forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika.
Sejak tahun 1954 masalah Irian Barat ini selalu dibawa dalam acara Sidang Majelis Umum PBB, namun upaya ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956. Partai-partai politik dan semua golongan mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini. Selain itu perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka ditetapkanlah Soa-Siu di Tidore sebagai ibu kota provinsi Irian Barat dan Zainal Abidin Syah ditetapkan menjadi Gubernur pada tanggal 23 September 1956.

C Perjuangan dengan Konfrontasi Politik dan Ekonomi
http://www.crayonpedia.org/wiki/images/b/bc/Perjoengan_Rebut_IRBARAT_3.jpg
Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia tersebut sampai tahun 1957 ternyata belum membawa hasil sehingga Belanda tetap menduduki Irian Barat. Karena jalan damai yang ditempuh belum membawa hasil maka sejak itu perjuangan ditingkatkan dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air Indonesia yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambilalih oleh bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 tersebut antara lain Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara), bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM.
Pada tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda ini maka dalam Sidang Umum PBB tahun 1961 kembali masalah ini diperdebatkan. Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Sebaliknya Pemerintah Kerajaan Belanda tidak mau melepaskan Irian bahkan membentuk negara “Boneka” Papua. Dengan sikap Belanda tersebut maka tindakan bangsa Indonesia dari politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang.

D Tri Komando Rakyat (Trikora)
http://www.crayonpedia.org/wiki/images/b/b3/Perjoengan_Rebut_IRBARAT_4.jpg
Tindakan Belanda dengan mendirikan negara “Boneka” Papua itu merupakan sikap yang menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut.
1) Gagalkan pembentukan “Negara Papua” bikinan Belanda kolonial.
2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
http://www.crayonpedia.org/wiki/images/e/e9/Perjoengan_Rebut_IRBARAT_5.jpg
Dengan dikeluarkannya Trikora maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda dan pada bulan Januari 1962 pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Adapun tugas pokok dari Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini adalah pengembangan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembangan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto.
Sebelum Komando Mandala melakukan operasi sudah dilakukan penyusupan ke Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 ketika waktu menunjukkan pukul 21.15 di angkasa terlihat dua buah pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat tersebut adalah milik Belanda jenis Neptune dan Firefly. Waktu itu terlihat juga dua buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang di situ turut pula para pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut yaitu Komodor Yos Sudarso. Dalam insiden di Laut Aru tersebut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir “ Kobarkan Semangat Pertempuran.” Adapun operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yakni sebagai berikut.
http://www.crayonpedia.org/wiki/images/9/93/Perjoengan_Rebut_IRBARAT_6.jpg
(1) Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962)
Memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran- sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan ini harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut.
(2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963)
Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.
(3) Fase Konsolidasi (awal 1964)
Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.
Selanjutnya antara bulan Maret sampai Agustus 1962 Komando Mandala melakukan operasi-operasi pendaratan baik melalui laut maupun udara. Beberapa operasi tersebut adalah Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana. Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Selain itu juga direncanakan serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jayawijaya.

E Persetujuan New York
http://www.crayonpedia.org/wiki/images/8/86/Perjoengan_Rebut_IRBARAT_7.jpg
Pada awalnya Belanda tidak yakin pasukan Indonesia dapat masuk ke wilayah Irian. Akan tetapi operasi-operasi yang dilakukan Pasukan Komando Mandala ternyata berhasil terbukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan pasukan Indonesia. Sementara itu Pemerintah Kerajaan Belanda sedikit banyak mendapat tekanan dari pihak Amerika Serikat untuk berunding karena untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Ameriksa Serikat ke dalam konfrontasi. Dengan adanya rencana Bunker di atas maka sikap Indonesia adalah menerimanya. Hal ini ternyata menambah simpati dunia terhadap RI, sebaliknya Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itu pada tanggal 14 Agustus 1962 RI melakukan operasi besar-besaran yang terkenal sebagai operasi Jayawijaya. Tanggal penyerbuan ini ditetapkan sebagai ”Hari H” atau “Hari Penyerbuan.”
Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi Perjanjian New York adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.
2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.
5. Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat maka dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan. Pekerjaan UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran juga berjalan lancar sehingga tepat pada tanggal 1 Mei 1963 roda pemerintahan RI sudah berjalan. Sebagai Gubernur Irian Barat pertama maka diangkatlah E. J. Bonay, seorang putera asli Irian Barat. Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso dan lain-lain yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, dan Mayor L. B. Moerdani. Pantas pula untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian Barat yakni Herlina. Ia memenangkan hadiah Pending Emas karena ikut sertanya dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan dalam karya tulis yang berjudul Pending Emas.

Dengan ditandatangani Perjanjian New York maka pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya Irian Barat kepada Indonesia maka Komando Mandala dibubarkan dan sebagai operasi terakhir adalah Operasi Wisnumurti yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dai UNTEA kepada Indonesia.

F Arti Penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat
http://www.crayonpedia.org/wiki/images/3/3d/Perjoengan_Rebut_IRBARAT_8.jpg
Sebagai bagian dari Persetujuan New York bahwa Indonesia berkewajiban untuk mengadakan “Penentuan Pendapat Rakyat” (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, akan menghormati keputusan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat tersebut. Pada tahun 1969 diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat dan hasilnya adalah bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya hasil dari Pepera tersebut dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke- 24 pada bulan November 1969. Penyelesaian sengketa masalah Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda melalui Persetujan New York dan dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan cara yang adil. Dalam persoalan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat = plebisit) menurut Persetujuan New York, pihak Belanda juga menunjukkan sikapnya yang baik. Kedua belah pihak menghormati hasil dari pendapat rakyat Irian Barat dalam menentukan pilihannya. Hasil dari Pepera yang memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini membuka jalan bagi persahabatan RI-Belanda. Lebih-lebih setelah tahun 1965, hubungan RI-Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia baik melalui IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) atau di luarnya. Akhirnya Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil- hasil Pepera tersebut sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.
Read more ...»

Diposting oleh Unknown di 00.33 0 komentar

PERJUANGAN MENGHADAPI PERGOLAKAN DALAM NEGERI

Diposting oleh Unknown On 0 komentar



PERJUANGAN MENGHADAPI PERGOLAKAN DALAM NEGERI

            Kabinet Ali Sastroamidjojo mengeluarkan Undang Undang No. 1 tahun 1957 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah, dimana didalamnya diatur pembagian kekuasaaN dan keuangan pusat dengan daerah.
Pada tanggal 9 April 1957 Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Djuanda menggantikan Kabinet Ali Sastroadmijojo II. Kabinet ini secara teoritis bersifat non partai, namun pada hakikatnya kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.
Pada bulan Mei 1957 dibentuklah Dewan Nasional yang terdiri dari 41 wakil golongan fungsional [ pemuda, kaum petani, kaum buruh, kaum wanita, para cendekiawan, pemuka agama, kelompok-kelompok daerah dan lain-lain] di tambah beberapa anggota ex officio. Dewan Nasional ini langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno, sedangkan pelaksana harian adalah wakil ketuanya Ruslan Abdulgani. Kalangan militer berusaha menjamin bahwa cara-cara baru yang bersandar pada golongan golongan fungsional yang berafiliasi dengan partai-partai. Kabinet menjalin hubngan  dengan dewan dewan militer daerah yang telah mengambil alih kekuasaan di daerah daerahnya, bahkan memberi mereka beberapa dana dengan kedok pembangunan daerah.
Pada tanggal 10 – 14 September 1957 Kabinet Djuanda mengadakan musyawarah nasional di Jakarta. Ada harapan bahwa musyawarah nasional yang pertama ini akan membawa hasil tentang cara cara pemecahan riil maslah perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dirasakan selama itu tidak adil. Para wakil dari dewan dewan daerah tampaknya bersedia bekerjasama, tetapi setiap kali pertemuan  selalu tidak mencapai tujuan (selalu menemui jaklan buntu). Pada masa pemerintahan kabinet ini hubungan pemerintah pusat dengan daerah semakin tidak harmonis. Hal ini terlihat dari mumculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah yang berhubungan dengan perimbangan perekonomian pusat dengan daerah. Adanya konsepsi presiden tentang Konsep Ekonomi Nasional  menambah ketegangan di daerah. Perkembangan yang terjadi sangat tidak menguntungkan pemerintah RI. Pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang berpokok pada masalah ekonomi dan perimbangan keuangan Pusat dan daerah makin lama makin meningkat.


    A. Peristiwa Madiun/PKI dan cara yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangannya dan  konflik-konflik internal lainnya
            Perundingan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia, akhirnya membawa korban, yaitu dengan dibubarkannya kabinet Amir Syarifudin dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifudin merasa sakit hati dan membentuk Front DemokratikRakyat  (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948, dan memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah kabinet Hatta.
            FDR pada kemudian hari akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso, Alimin, Semaun dan Darsono. Bersama PKI, FDR merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Sebelum melakukan perebutan kekuasaan gerakan ini berusaha untuk melakukan agitasi-agitasi dengan cara merongrong, menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang pemerintahan kabinet Hatta. Mereka berusaha untuk mempengaruhi rakyat dan menimbulkan kebencian kepada pemerintah.
            Puncak dari gerakan PKI ini adalah tanggal 18 September 1948 dengan mengumumkan berdirinya Negara Soviet Republik Indonesia di Madiun. Menyertai gerakan ini,  mereka mengadakan aksi-aksi kejam, dengan mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh pemerintah dan agama. Salah satu tokoh pemerintah yang menjadi korban gerakan ini adalah Gubernur Jawa Timur, R.M. Suryo  R.M Soeryo
      Gerakan ini merupakan sebuah pengkhianatan dari dalam negeri, mengingat disaat yang sama pemerintah dan bangsa Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
      Untuk menumpas pemberontakan  pemerintah melakukan serangkaian operasi sebagai berikut :
1.        Ketika kekacauan di Solo meningkat, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya (Semarang. Pati, Madiun)
2.                  Mengangkat Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer jawa Timur
3.     Menyerahkan pimpinan operasi penumpasan kepada Panglima Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution (karena panglima TNI / Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang sakit)
Pada tanggal 30 September 1948 Madiun dapat direbut dan diduduki kembali oleh pasukan Brigade Siliwangi pimpinan Mayor Ahmad Wiranatakusumah dan Brigade Jawa Timur pimpinan Kolonel Soengkono. Dalam operasi ini pimpinan PKI Madiun, Muso berhasil ditembak mati pada saat akan melarikan diri ke Rusia, sedangkan pimpinan yang lain seperti, Semaun, Darsono, Alimin, dan Amir Syarifudin berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan / mahkamah militer.
Dampak dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah :
-         Korban pemberontakan PKI dari kedua belah pihak sangat besar, termasuk rakyat yang tidak mengerti soal politik.
-         Kekuatan bangsa Indonesia dalam perjuangan menghadapi Belanda menjadi lemah dan dimanfaatkan Belanda untuk melancarkan agresi militernya yang kedua
-         Keberhasilan menumpas pemberontakan PKI Madiun menimbulkan simpati dari dunia barat, terutama Amerika Serikat sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi melawan Belanda

B.  Peristiwa DI/TII dan Cara Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penanggulangannya
      Gerakan pemberontakan ini berawal dari gagasan / ide Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo untuk membentuk sebuah negara Islam. Kartosuwiryo mendirikan Pondok Pesantren Sufah, di Malangbong Jawa Barat. Di pondok inilah ia menggembeng pasukan Hizbullah dan sabillillah. Ia pernah menjadi sekretaris partai Masyumi Jawa Barat, bahkan pernah dicalonkan sebagai Menteri Muda Pertahanan. Namun jabatan ini tidak pernah diembannya.
Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda I, ia dan pasukannya melancarkan perang suci melawan Belanda. Puncak dari peristiwa yang meletuskan pemberontakan Kartosuwiryo adalah hasil perundingan Renville yang mengakibatkan seluruh pasukan TNI harus melakukan hijrah ke dalam wilayyah RI di Yogyakarta. Pasukan Divisi pimpinan Kartosuwiryo ( bagian dari Divisi Siliwangi Jawa Barat ), menyatakan tidak bersedia hijrah. Kantong-kantong TNI yang ditinggal hijrah diisi oleh pasukan Kartosuwiryo, dan meneruskan gerilya melawan Belanda di Jawa Barat.
      Pada bulan Pebruari 1948, Kartosuwiryo mengubah gerakan suci melawan Belanda menjadi sebuah gerakan politik, dengan menobatkan diri sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dan menamakan pasukannya dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII).
      Kontak senjata pertama terjadi dengan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi  yang baru kembali dari Yogyakarta tanggal 25 Januari 1949. Sejak saat itu terjadi perang segi tiga antara pasukan DI/TII – TNI – Belanda.
Tindakan pemerintah dalam menumpas gerakan DI/TII :
1.      Pendekatan oleh pimpinan Partai Masyumi : Moh. Natsir melalui surat tidak berhasil,
bahkan Kartosuwiryo secara resmi membalas surat itu dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949
2.      Bulan September 1949 untuk kedua kali Moh. Natsir membujuk Kartosuwiryo untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke pangkuan RI, tetapi gagal. Bahkan sejak saat itu rakyat Jawa Barat mulai mengalami teror dari gerombolan DI/TII yang sering melakukan pembunuhan, merampas harta benda rakyat untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan / gerombolan ini.
3.    Setelah tindakan persuasif tidak berhasil mengembalikan Kartosuwiryo ke pangkuan ibu pertiwi, pemerintah bertindak tegas dengan menggelarOperasi Pagar Betis. Operasi yang dilaksanakan dengan bantuan rakyat Jawa barat ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak gerombolan. Sehingga semakin hari semakin banyak para pengikut Kartosuwiryo yang menyerahkan diri dan kembali ke tengah- tengah masyrakat. Gerombolan DI/TII terdesak di Gunung Geber, Tasikmalaya.
4.      Akhirnya tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta keluarga dan pengikutnya dapat ditangkap hidup-hidup dalam sebuah operasi yang diberi nama sandi OperasiBaratayudha. Dan pada tanggal 16 Agustus Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, ternyata mendapat simpati dari berbagai daerah di Indonesia, seperti :

a. Jawa Tengah
          Gerakan ini diproklamasikan di Desa Pengarasan, kabupaten Tegal pada tanggal 23 Agustus 1949, dan menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Fatah, bekas anggota TNI dari kesatuan Hizbullah.
Gerakan dapat ditumpas melalui Operasi Banteng Negara pimpinan Kolonel Sarbini, Letkol Bachrum dan Letkol Ahmad Yani, pada tahun 1950.

b.  Kebumen
Gerakan ini dipimpin oleh Mohammad Mahfud Abdulrahman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Sumolangu. Seperti Amir Fatah, gerakan ini juga menyatakan sebagai bagian dari NII Kartosuwirtyo. Gerombolan ini dapat ditumpas pada tahun 1954 melalui sebuah operasi militer yang diberi nama Operasi Guntur.


        c.  Kalimantan Selatan
Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh bekas Letnan Dua TNI yang bernama Ibnu hajar. Ia menamakan pasukannya sebagai Kesatuan Rakyat yang Tertindas [KRYT].
Semula pemerintah bertindak persuasif terhadap gerakan ini, karena Ibnu Hajar bersedia kembali bergabung dengan APRIS. Namun tindakan ini ternyata hanya muslihat Ibnu Hajar supaya pasukannya semakin kuat dana kembali melakukan pemberontakan. Akhirnya pemerintah bertindak tegas dengan menumpas habis gerakan ini pada tahun 1959.

  d. Sulawesi Selatan
Kahar Muzakar memulai gerakannya pada tahun 1951 dan menamakan gerakannya dengan Komando Gerakan Gerilya Sulawesi Selatan. Ia menuntut supaya pasukannya dimasukkan ke dalam APRIS dengana nama brigade Hasanudin.Namun tuntutan ini ditolak pemerintah, tetapi pemerintah memberikan wadah bagi pasukan kahar Muzakar dengan nama Korps Cadangan Nasional.
Awalnya Kahar Muzakar menerima tawaran pemerintah ini. Pada saat pasukan ini akan dilantik, Kahar Muzakar dan kelompoknya melarikan diri ke hutan dengan membawa seluruh peralatan militer yanag akan digunakan untuk pelantikan. Penipuan Kahar Muzakar ini dibalas pemerintah dengan melakukan operasi besar besaran dari Divisi Diponegoro. Pada bulan Pebruari 1965 Kahar Muzakar tertembak mati.

         e. Aceh
Kekecewaan Tengku Daud Beureuh kepada pemerintah, karena hilangnya kedudukan militer dan turunnya status Aceh dari sebuah dari istimewa menjadi karesidenan, menyebabkan Daud Beureuh menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia ( 21 September 1953 )
Pemerintah berusaha mengatasi pemberontakan ini dengan mendatangkan pasukan dari Sumatera Utara dan tengah. Karena terus terdesak pasukan Daud Beureuh melakukan pemberontakan dari hutan-hutan, di pegunungan Bukit Barisan.
Selain tindakan represif, pemerintah juga melakukan tindakan persuasif dengan mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aaceh, atas prakarsa Kolonel M. Yasin (Panglima Kodam I Iskandar Muda). Musyawarah ini membawa hasil yang sangat positif, karena Daud Beureuh akhirnya bersedia kembali ke tengah tengah masyarakat Aceh dan menerima Amnesti dari pemerintah.

    

D. Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan Andi Azis di Makasar
Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :
1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.
2.Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI 
3. Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur  
Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara 


E. RMS
Pemberontakan ini terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia bekas anggota KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) yang pro Belanda. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.
Untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah semula mencoba menyelesaikan secara damai dengan mengirimkan suatu misi yang dipimpin oleh Dr. Leimena. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil. Oleh karena itu pemerintah segera mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel AE. Kawilarang. Pada tanggal 25 September 1950 seluruh Ambon dan sekitarnya dapat dikuasai oleh pasukan pemerintah. Dalam pertempuran melawan pemberontak RMS ini gugurlah seorang pahlawan ketika memperebutkan benteng Nieuw Victoria, yakni Letnan Kolonel Slamet Riyadi.
Tokoh-tokoh lain dari APRIS (TNI) yang gugur adalah Letnan Kolonel S. Sudiarso dan Mayor Abdullah.
Setelah kota Ambon jatuh ke tangan pemerintah maka sisa- sisa pasukan RMS melarikan diri ke hutan-hutan dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan pengacauan.

F. Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat
Gerakan-gerakan di daerah yang menentang kebijakan perimbangan ekonomi pusat dan daerah muncul pertama kali di Sumatera Barat, dengan berdirinya Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein. Gerakan ini  menuntut otonomi daerah kepada Pemerintah Pusat, serta pergantian kabinet Djuanda.  Menyusul Dewan Banteng, berdirilah beberapa Dewan Militer diberbagai daerah, seperti :
1. Dewan Gajah (Medan)                                 : Kolonel M. Simbolon
2. Dewan Garuda (Palembang)                         : Kolonel Barlian
3. Dewan Lambung Mangkurat (Kalimantan)    : Kolonel M. Basri
4. Dewan Manguni (Menado)                           : Kolonel Ventje Samuel

Letnan Kolonel Ahmad Husein bersama dengan beberapa tokoh sipil yang lain seperti Syarif Usman, Burhanudin Harahap, dan Syafrudin Prawiranegara bahkan mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat, bahwa dalam waktu 5 x 24 jam P.M. Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan presiden diminta untuk kembali kepada kedudukan semula sebagai presiden yang konstitusional.
            Menanggapi berbagai gerakan ini, KSAD segera mengeluarkan larangan bagi para perwira untuk berpolitik dan memberikan ultimatum akan memecat siapa saja yang terlibat gerakan politik. Karena merasa tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, Gerakan ini semakin mempertegas sikapnya dengan  mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia  dibawah pimpinan Perdana Menteri Syafrudin Prawiranegara { Siapakah dan apakah jasa Syafrudin Prawiranegera dalam pemerintahan RI ? ]. Gerakan ini bertujuan bukan untuk memisahkan diri dari RI tetapi gerakan yang bersifat menggantikan pemerintahan yang sah.
Untuk menumpas gerakan ini pemerintah RI melaksanakan beberapa operasi, yaitu :
1.      Operasi Tegas [ mengamankan Riau ] dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution
2.      Operasi 17 Agustus [ mengamankan Sumatera barat ], dipimpin oleh Kol. A Yani
3.      Operasi Saptamarga [ mengamankan Sumatera Utara ] , dipimpin Brigjen Jatikusumo
4.      Operasi Sadar [ mengamankan Sumatera Selatan ] dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo.
Pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Husein berserta pasukannya menyerahkan diri dan pemberontakan PRRI pun berakhir.

        Piagam Perjuangan Semesta
         Gerakan daerah yang berlatarbelakang perimbangan ekonomi pusat dan daerah akhirnya meluas ke Sulawesi. Dewan Manguni yang dipimpin oleh Letkol Ventje Samuel mendukung PRRI dan mengumumkan berdirinya Permesta pada tanggal 2 Maret 1957. Gerakan ini menuntut dilaksanakannya Repelita dan pembagian pendapatan daerah secara adil ( daerah surplus mendapat 70% dari hasil ekspor ).
         Untuk menumpas gerakan ini pemerintah melaksanakan Operasi Merdeka, yang merupakan operasi gabungan dan dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Gerakan penumpasan Permesta merupakan operasi yang sangat sulit, karena medan pertempuran sangat cocok dengan kondisi pemberontak, serta adanya indikasi keterlibatan pihak asing (AS), yaitu dengan tertangkapnya pilot helikopter Alan Pope (warga negara Amerika Serikat) yang berhasil ditembak jatuh oleh pasukan TNI. Pada pertengahan tahun 1961 sisa sisa pemberontakan Permesta menyerahkan diri dan memenuhi seruan pemerintah untuk kembali ke tengah tengah masyarakat.
Read more ...»

Diposting oleh Unknown di 00.28 0 komentar
Langganan: Postingan (Atom)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More